Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Untuk Belanja Satker KPPN Padang

Dian Sari; Rahmadhona Helmi

doi:10.53697/emak.v6i4.3156

Authors

Dian Pramudita Sari Universitas Negeri Padang
Rahmadhona Fitri Helmi Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.3156

Keywords:

Inovasi Keuangan Pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah, Adopsi Inovasi, Difusi Inovasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat adopsi KKP, ditandai dengan belum optimalnya satuan kerja yang mengadopsi KKP sebagai alat pembayaran melaui penggunaan Uang Persediaan (UP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima satuan kerja sebagai objek penelitian, terdiri dari tiga satuan kerja yang telah menggunakan KKP dan dua satuan kerja yang belum mengadopsi KKP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003) dengan fokus pada karakteristik inovasi, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability observability. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi KKP di lingkungan KPPN Padang masih bervariasi. Satuan kerja yang telah mengadopsi KKP umumnya memiliki dukungan pimpinan dan pemahaman teknis yang baik, sementara satuan kerja yang belum mengadopsi masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan persepsi terhadap kerumitan prosedur. Faktor pendukung utama adopsi meliputi dukungan sosialisasi dan bimtek dari KPPN, dorongan kebijakan, persepsi positif satker terhadap kemudahan proses pembayaran., Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan merchant ber-EDC, sumberdaya manusia, budaya organisasi, efisiensi anggaran, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem tunai ke non-tunai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem digital pendukung bagi satuan kerja.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7(2), 26–45. https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172

Biswan, A. T., & Adiswastika, S. (2024). Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. Jurnal USAHA, 5(1), 82–93. https://doi.org/10.30998/juuk.v5i1.2901

Call, D. R., & Herber, D. R. (2022). Applicability of the diffusion of innovation theory to accelerate model-based systems engineering adoption. Systems Engineering, 25(6), 574–583. https://doi.org/10.1002/sys.21638

Hardaniet al. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan Qris Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran Dan Sistem Keuangan Digital. 13(2), 103–115.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Premkumar, G. & King, W. R, (1994) Organizational Characteristics and Information Systems Planning: An Empirical Study. Information Systems Research 5(2):75-109. https://doi.org/10.1287/isre.5.2.75

Resiloy, U. D. A., Aprili, W., & Solong, I. P. (2022). Pengelompokan Satuan Kerja Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan Analisis Cluster K-Means (Studi Kasus: Kppn Ambon Tahun 2021). VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications, 3(2), 91–98. https://doi.org/10.30598/variancevol3iss2page91-98

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation (5th ed.). The Free Press.

Rogers, E. M., Singhal, A. & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of Innovations, An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Third Edition. https://doi.org/10.4324/9780203710753-35

Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , 10(1), 1171–1181.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. In STIA LAN.

Triagita, A., Apriani, N., Yudanto, D. W., & Lutfiah, Z. N. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. Jurnal Manajemen Bisnis, 2(1), 876–885.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 Tentang Keuangan Negara

Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti): Studi Kasus Pada DitjenPerbendaharaan Di D.I. Yogyakarta Tahun 2018. Jurnal Perbendaharaan,Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4, 323–337.

Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. 20(Oktober), 1–9.

Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 3(Desember), 56–74. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5

Yuvita, Ibadurrahman, & Abduk Hafd. (2023). Efektivitas Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. ECo-Buss, 6(2), 870–881.