Resistensi Perempuan Iran terhadap Kebijakan Wajib Berhijab: Studi Perbandingan dengan Pelarangan Hijab di Tajikistan

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan terhadap penggunaan hijab di negara Iran dan Tajikistan, serta respon dari kaum perempuan dari keluarnya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif serta data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial-budaya dan bentuk resistensi sebagai hasil dari intervensi negara terhadap tubuh perempuan. Dari hasil penelitian, negara Iran mewajibkan pemakaian hijab sebagai bentuk dari implementasi ideologi islam pasca revolusi 1979. Namun, Tajikistan dengan negara dengan mayoritas muslim, melarang penggunaan hijab sebagai dalih menjaga nilai-nilai budaya nasional, dan pembangunan identitas nasional yang sekuler. Dengan diberlakukannya sanksi administratif serta dibuatnya pembatasan pergi ke area publik bagi pengguna hijab. Meski memiliki perbedaan pada kepentingan, kedua negara menunjukan kesamaan pada kebijakan tentang berpakaian, yang digunakan sebagai alat kontrol negara atas tubuh perempuan. Kebijakan kewajiban dan pembatasan tersebut telah memicu respon kaum perempuan dari kedua negara, dengan melakukan gerakan-gerakan resistensi, mulai dari protes yang dilakukan di publik seperti gerakan “white wednesday”, hingga di protes yang dilakukan pada ruang digital, seperti gerakan “My Stealthy Freedom”. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di kedua negara tersebut merupakan hasil manifestasi kontrol politik atas perempuan yang mencerminkan konflik dari hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan agar disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, Serta memastikan kebijakan tersebut tidak mencederai hak kebebasan berekspresi. Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami kembali literatur dan juga media online untuk mengikuti terus perkembangan dari kebijakan serta gerakan resistensi di kedua negara.