Kualitas Pelayanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak

Dinda Kurnia; Yuni Amira; Harapan Tua

doi:10.53697/iso.v6i1.3847

Authors

Dinda Kurnia Universitas Riau
Yuni Amira Universitas Riau
Harapan Tua Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3847

Keywords:

Nilai Publik, UPT PPA, Kualitas Pelayanan, Administrasi Publik

Abstract

Kualitas pelayanan publik dalam isu sosial yang mendalam dan sensitif, seperti perlindungan anak, tidak cukup diukur hanya berdasarkan standar operasional prosedur, melainkan harus dinilai dari kemampuannya dalam menciptakan nilai publik (public value) yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak dalam kerangka Teori Nilai Publik (Public Value) Mark Moore, yang dioperasionalisasikan melalui tiga dimensi Segitiga Strategis: Nilai Publik yang Dituju, Kapasitas Operasional, dan Legitimasi dan Dukungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Publik berupa perlindungan dan pemulihan anak telah menjadi tujuan kebijakan yang terukur dan baik. Namun, kualitas pelayanan secara keseluruhan belum maksimal karena adanya disfungsi kritis pada dua elemen Segitiga Strategis. Kapasitas Operasional terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki UPT PPA , sementara Legitimasi dan Dukungan melemah akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual yang menyebabkan korban enggan melapor. Disimpulkan bahwa penguatan kualitas pelayanan UPT PPA menuntut intervensi kebijakan yang terintegrasi, meliputi peningkatan sumber daya kelembagaan secara menyeluruh dan mobilisasi dukungan publik yang masif.

References

Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung:CV. Alfabeta.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia Hermana, D., Ulumudin, A., & Yudiardi, Y. (2019). Kebijakan Publik. Garut: Universitas Garut.

Farmansyah, M. A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Studi di Kota Batu). Dinamika, 30(1), 9355-9369.

Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Memahami strategi manajemen sumber daya manusia dalam menerapkan praktik pemerintahan yang baik: apa yang ditunjukkan oleh bukti penelitian. Jurnal penelitian internasional manajemen, TI, dan ilmu sosial , 8 (3), 265-273.

Hidir, A., Malik, R., & Widiarti, D. (2024). Pengantar Sosiologi. Tri Edukasi Ilmiah, Bukittinggi.

Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1986). Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press

Indanah, I. (2016). Pelecehan Sexual Pada Anak. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 7(1).

Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009– 2013). Jurnal Kesehatan Melayu, 1(1).

Julita, M., & Meilani, N. L. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 4063-71.

Karimah, P. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).

Kartika, D. A. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Smp Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah (Master's thesis, Universitas Islam Iasndonesia).

Kurnia, D. (2025). Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak. Skripsi S1. Universitas Riau..

Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 19 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Cross-border, 4(2), 623-636.

Maulidina, P. A. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batu).

Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.

Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Rhumeta. (2024). Implementasi Kebijakan Penerapan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru (Kasus Klaster Perlindungan Khusus Anak).

Rossetto, K. R., & Tollison, A. C. (2017). Feminist agency, sexual scripts, and sexual violence: Developing a model for postgendered family communication. Family Relations, 66(1), 61–74.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Van, M., Donald, S. & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. Administration & Society Journal, 6(4), 445-488.

Wahyuni, S. F. (2022). Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Jurnal Kebijakan Publik, 13(3), 317-322.