Problematika Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat
DOI:
https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2195Keywords:
Problematika, Pelayanan Publik, PendidikanAbstract
Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan masyarakat, namun pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pelayanan publik di bidang pendidikan, dengan fokus pada keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang memadai, kesenjangan ekonomi masyarakat, serta kebijakan dan pengawasan yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi studi kasus di beberapa sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan sekolah yang tidak layak, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kesejahteraan guru menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, pandangan tradisional masyarakat dan pernikahan dini juga berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem tenaga pendidik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta penguatan kebijakan dan pengawasan. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pelayanan pendidikan di Pasaman Barat dapat meningkat secara signifikan demi menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.
References
Bakry, A. (2020). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Jurnal Medtek, 2(1), 1-13.
Dewi, U. N. M. (2018). Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia. SOSIAL POLITIK & EKONOMI.
Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. Jurnal Penelitian Pendidikan, 18(2), 231-242.
Esparza, M. A. O. (2019). An eco-system architectural model for delivering educational services to children with learning problems in basic mathematics. International Journal of Information Technologies and Systems Approach, 12(2), 61–81. https://doi.org/10.4018/IJITSA.2019070104
Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 278-297.
Finogenov, A. A. (2020). On a solution to the “cheaters” and “consultants” problem within online educational service. International Journal of Engineering Research and Technology, 13(11), 3849–3854. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85097866843&origin=inward
Huda, N. A., & Sasana, H. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta). Diponegoro Journal of Economics, 2(1), 233-245.
Indriyany, I. A. (2022). Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. INKLUSI Journal of Disability Studies, 2(1), 1-20.
Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Governance, 1(1).
Mahardhani, A. J. (2021). Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Pada Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 5(2), 137-155.
Novarisa, G., Fadhil, M., & Fadhel, M. (2023). Masalah Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Era Digital Perspektif Komunikasi (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Padang). Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 7(2), 140-150.
Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 12(01).
Sukatin, S., Nuraini, N., Azzahra, A. C., Yunita, F. R., & Fransiska, S. (2022). Manajemen pelayanan publik di pendidikan tinggi. Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora, 1(2), 70-78.
Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4(2), 207-220.
Sutapa, M. (2018). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Manajemen Pendidikan UNY, 112408.
Sofanudin, A. (2019). Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas. Penamas, 32(1), 503-518.
Tabuni, D., Rumapea, P., & Areros, W. A. (2019). Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang pelayanan publik bidang pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik, 1(043).
Ulya, V. F. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Problem Masa Kini dan Perspektif Masa Depan. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 136-150.
Wenda, I., Mamentu, M., & Potabuga, J. (2017). Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. Jurnal Eksekutif, 2(2).
Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 545-551.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Helti Handraini, Nora Eka Putri, Genius Umar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.