Permasalahan yang Menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Padang

Salsa Nabila; Zikri Alhadi

doi:10.53697/iso.v4i2.2863

Authors

Salsa Nabila Universitas Negeri Padang
Zikri Alhadi Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2863

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Rumah Layak Huni, Korban Bencana, Kota Padang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Kota Padang memikul tanggung jawab besar dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Walaupun penerapan kebijakan SPM telah dimulai sejak tahun 2023, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kota Padang, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang, yaitu: (1) belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat, (2) keterbatasan anggaran serta ketidakpastian dalam prediksi terjadinya bencana, dan (3) persoalan administratif, terutama terkait dengan penerbitan Surat Keputusan status bencana dan legalitas kepemilikan tanah. Ketiga kendala tersebut mencakup aspek teknis, struktural, dan administratif yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh korban bencana.

References

Akhyar, M., Si, Jasmadi, S. S., & Si, M. (2024). Kebijakan Publik (Kajian Konseptual Teori & Praktis). Wasatha Media Umat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2013). Petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Juknis Rehab Rekon Nomor 4 Tahun 2013). Jakarta, Indonesia: BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Peraturan Kepala BNPB Nomor 27A Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana siap pakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jakarta, Indonesia: BNPB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2019, 4 Februari). Mengenang Gempa 2009 di Kota Padang. https://bpbd.padang.go.id/konten/mengenang-gempa-2009-di-kota-padang

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). Kota Padang dalam angka 2025. BPS Kota Padang.

Fitra, J. (2014). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana di Kabupaten Kebumen (Tesis, Universitas Gadjah Mada). https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75117

Fitriyani., S. Kurnia. , P. N. (2021). Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Kebijakan Warga Zona Merah Kota Padang Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi. Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (Jk3l), Volume 02 Nomor1.

Harvia, R., Juita, E., & Despica, R. (2024). Analisis Spasial Bencana Banjir Di Kota Padang Periode Tahun 2020-2024. Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi), 9(2), 139–147. https://doi.org/10.21067/jpig.v9i2.10627

Heryana, A. (2020). Pengertian Dan Jenis-Jenis Bencana.

Karatu, D., Nurmiati, & Fery. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Policy Reform, 2(1), 25–35.

Kasmad, Rulinawaty. (2018). Implementasi Kebijakan Publik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Rumah Layak Huni. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang petunjuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jakarta, Indonesia: Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Jakarta, Indonesia: Kementerian PUPR.

Latul, L. (2021). Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1 Nomor 3, hlm. 9–22. https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46.

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. Ekonomi Islam, Vi Nomor Ii, 324–334.

Maulana, Delly. N. A. (2019). Kebijakan Publik (1st Ed.). Cv. Aa. Rizky.

Mazid, M. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 45–60. https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1659

Mononimbar, W. (2023). Mengenal Infrastruktur Permukiman Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana. In Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana. Unsrat.

Muhtadi, T. Y. (2020). Implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang. Jurnal Pelita, 20(1), 45–56.

Muis, A.., Pertiwi, K. & Samiaji., & Suryanto, A. (2009). Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Nuhdin, W. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial di Kota Baubau. Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 13(2), 100–115.

Nur, F., & Rohmadin, S. (2025). Optimalisasi Program Bantuan Rumah Khusus Beserta Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Bagi Korban Bencana Abrasi Di Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Paramita, I. M. (2022). Inovasi Kebijakan & Tata Kelola Perkim: Menuju Indonesia Emas 2045. Caritra.

Pemerintah Kota Padang. (2009). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005–2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang. Diakses dari https://bappeda.padang.go.id/uploads/audios/bappedapadang_62fd097772ce8.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Rahmadi, W. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository.

Ramdhani, A. M. & Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11 Nomor 01.

Rita, F. F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2023). Elemen Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 15(1), 1–15.

SugiyoNomor (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.

Suryandari, K. A., Makhya, S., Budiono, P., & Amantha, G. K. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(3), 75–90.

Sutomo., Puro, S. Maria, K. & Jauhari, A. (2024). Kajian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Pada Kegiatan Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus: Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang). Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3), 1441–1452. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i3.8279

Zulaeha, M. (2022). Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan. Laporan Akhir Penelitian Dosen. Universitas Lampung Mengkurat.