Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo

Authors

  • Jurni Biahimo Universitas Negeri Gorontalo
  • Sastro Mustapa Wantu Universitas Negeri Gorontalo
  • Yanti Aneta Universitas Negeri Gorontalo
  • Ismet Sulila Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2288

Keywords:

Perubahan, Dinamika, Integritas

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak seperti peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Namun, terdapat tantangan berupa resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Dukungan dari pimpinan daerah, komitmen aparatur, serta adanya pedoman teknis menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagai rekomendasi diperlukan penguatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, desentralisasi pengambilan keputusan, digitalisasi layanan publik, serta evaluasi berkala berbasis data.

References

Aneta Yanti, Sulila Ismet, & Tohopi Rustam. (2022). Public Policy Performance Improvement through Community Empowerment in the Program Liability Housing Help in Gorontalo District. European Jorunal of Science, Innovation and Technology, 2(2), 66–74.

Arnia Fajarwati., U. R. (2023). Model Impelemntasi Kebijakan Merilee Grindle. Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi. Jurnal Dialog, 7.

Dennis J.M. Rompas. (2023). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Mencapai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Pelayananan Pajak Pratama Kotamobagu. Governance.

DS, A. (2013). Implementasi Kebijakan Publik. https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf

Grantham, H.S. (2020). Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity. Nature Communications, 11(1), ISSN 2041-1723, https://doi.org/10.1038/s41467-020-19493-3

Hughes, T.P. (2018). Global warming transforms coral reef assemblages. Nature, 556(7702), 492-496, ISSN 0028-0836, https://doi.org/10.1038/s41586-018-0041-2

Indrawaty Gita, M. (2019). Implementasi kebijakan Progrsm Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 10., 10.

Meng, Q. (2018). Characterizing spatial and temporal trends of surface urban heat island effect in an urban main built-up area: A 12-year case study in Beijing, China. Remote Sensing of Environment, 204, 826-837, ISSN 0034-4257, https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.09.019

Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (38th ed., Vol. 1). PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2018). Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan – Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi – Risk Management dalam Kebijakan Publik-Kebijakan Sebagai the fifth Estate. . Elex Media Komputindo.

Rosenberg, K.V. (2019). Decline of the North American avifauna. Science, 366(6461), 120-124, ISSN 0036-8075, https://doi.org/10.1126/science.aaw1313

Safroni. (2021). Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi). Aditya Media Publishing.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish.

Sharma, S. (2019). Gut microbiome and type 2 diabetes: where we are and where to go?. Journal of Nutritional Biochemistry, 63, 101-108, ISSN 0955-2863, https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2018.10.003

Thoharotun Nisa, N. (2023). Analisis Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Terhadap Kinerja Layanan Di KPKNL Jakarta II. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 2(1), 2656–2665.

Tommaso, N. Di (2021). Intestinal barrier in human health and disease. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(23), ISSN 1661-7827, https://doi.org/10.3390/ijerph182312836

Ulfi, hakam. (2021). Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan: Organisasi Pemerintahan Daerah (Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin, Eds.; Vol. 1). Pustaka Pelajar.

Wajdi, F. (2022). Hukum dan Kebijakan publik. Sinar Grafika.

Wibawa, S. (2019). Pengantar Kebijakan Publik.

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik. PT. Buku Kita.

Zarco-Tejada, P.J. (2018). Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations. Nature Plants, 4(7), 432-439, ISSN 2055-0278, https://doi.org/10.1038/s41477-018-0189-7

Zhou, H. (2018). Empagliflozin rescues diabetic myocardial microvascular injury via AMPK-mediated inhibition of mitochondrial fission. Redox Biology, 15, 335-346, ISSN 2213-2317, https://doi.org/10.1016/j.redox.2017.12.019

Zhu, N. (2020). Morphogenesis and cytopathic effect of SARS-CoV-2 infection in human airway epithelial cells. Nature Communications, 11(1), ISSN 2041-1723, https://doi.org/10.1038/s41467-020-17796-z

Downloads

Published

2025-02-17

How to Cite

Biahimo, J., Mustapa Wantu, S., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 5(1), 14. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2288

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.