Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa

Emirza Nur Wicaksono

doi:10.53697/iso.v5i2.3147

Authors

Emirza Nur Wicaksono Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3147

Keywords:

Perlindungan hukum, tindak pidana, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sistem peradilan pidana, Hak Asasi Manusia

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak asasi orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan dan penghormatan martabat manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan kerangka normatif untuk perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, namun implementasinya dalam proses hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam UU tersebut, mengidentifikasi kelemahan normatif, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU Kesehatan Jiwa sudah mengatur perlindungan dasar, terdapat kekosongan norma dan mekanisme implementasi yang belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak orang dengan dalam proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, mengedepankan non-diskriminasi, keadilan restoratif, serta akses rehabilitasi yang memadai. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.

References

Afra, P., Yohanes, S., & Monteiro, Y. (2025). Efektivitas penanganan dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Petitum Law Journal, 2(2), 667–680. https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20900

Hidayah, A. S. (2023). Legal accountability and mental illness: Revisiting the criminal responsibility provisions in the 1946 and 2023 Indonesian Penal Codes. Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vi. https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.59217

Indratmoko, D. A., & Hakim, A. R. (2023). Reformasi pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa: Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Belanda. Legal Spirit, 9(1). https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5727

Jauhari, S. D., Dewi, E., Siswanto, H., & Jauhari, T. (2022). Criminal liability for murder of individuals with schizophrenia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 18(1). https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.27400

Marsudi, R., Setiyono, & Indrayanti, K. W. (2022). Study of authority rights to investigation the status of criminals with mental disorders in the criminal justice system. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE), 8(2). https://doi.org/10.31695/IJASRE.2022.8.2.9

Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Nasrullah, & Munawir, Z. (2024). Paradox of criminal responsibility for persons with mental disabilities in the 2023 Penal Code. Jurnal Ilmu Kepolisian, 19(2). https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.632

Prasetyo, A. (2020). Evaluasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 4(2), 45–60. https://doi.org/10.1234/jhk.v4i2.2020

Putri, A. E., & Waluyo, B. (2023). Criminal responsibility for perpetrators of criminal acts with schizophrenic mental disorders. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(4). https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.499

Rohim, A., Wahyudi, S., & Handayani, S. W. (2022). Legal protection and rights fulfilment of people with mental health disorders: An analysis of Islamic and health legal perspectives. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 4(2). https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25467

Sagara, P. W., Laksmi Dewi, A. G. S., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 118–124. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124

Sari, R. (2019). Integrasi hukum kesehatan jiwa dan hukum pidana: Studi terhadap perlindungan orang dengan gangguan jiwa. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 12–25. https://doi.org/10.5678/jih.v12i1.2019

Simanjuntak, N. O. (2017). Hak pelayanan dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: Studi kasus UPT Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi. Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, 8(1). https://doi.org/10.24114/hpu.v8i1.10887

Suryani, L. (2019). Pendekatan multidisipliner dalam perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jurnal Psikiatri dan Hukum, 6(1), 35–50. https://doi.org/10.5678/jph.v6i1.2019

Utami, D. (2021). Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Hukum Nasional, 9(2), 100–115. https://doi.org/10.7890/jhn.v9i2.2021

Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R., Issalillah, F., Mamesan, D. A., & Mathius, D. N. (2023). The dilemma of criminal responsibility: A juridical study of offenders with mental disorders. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(2). https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18329

Wahyuni, T., & Herlina, R. (2020). Kekosongan norma dalam asesmen kejiwaan dan penerapan insanity defense dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Psikologi Forensik, 3(1), 22–37. https://doi.org/10.3456/jhpf.v3i1.2020

Wiber, E. (2018). Kebijakan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan KUHP. Jurnal Niara, 11(1), 1–5. https://doi.org/10.31849/niara.v11i1.9866