Peran Dinas Sosial Provinsi Banten Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat

Mohamad Machrus; Efriza Efriza

doi:10.53697/iso.v5i2.3153

Authors

Mohamad Machrus Universitas Pamulang
Efriza Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3153

Keywords:

Dinas Sosial, Keterbukaan Informasi, Tata Kelola, Pelayanan Publik

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan implementasi dari prinsip good governance yang menjadi indikator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga publik, Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam menyediakan akses informasi, baik melalui media digital maupun layanan langsung. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mendukung transparansi secara maksimal.

References

Abdussamad, Z. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.

Agus Setiaman, Dadang Sugiana, J. N. M. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, Departemen Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, 2.

Akbar, A. (2023). Analisis Peran Administrasi Biro Umum Terhadap Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 1, 2.

Alvioni, A. T., Darto, & Bonti. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 14(1), 152–160.

Arnstein, O. (1969). Arnstein’s Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.

Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi. (2013). Sistem Informasi Manajemen. PT Rosda Karya.

Dua OPD Pemprov Banten Disebut Paling Terutup Membagikan Informasi Publik. (2024). Titik Nol. https://titiknol.co.id/pemerintahan/dua-opd-pemprov-banten-disebut-paling-terutup-membagikan-informasi-publik

KBBI, https://kbbi.web.id. (n.d.).

Lendong, R. N. (2021). Executive Summary Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 Executive. Komisioner BIdang Penelitian Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, 1(3), 1–74.

Moleong, L. . (2004). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya.

Murti, B. B. S., & Paramita, S. (2025). Tahapan Self-Disclosure Pengguna Fitur LINE Nearby di Aplikasi LINE untuk Menemukan Teman. Prologia, 9(1), 75–83.

Natsir. M. (2009). Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia.

Ningrum, S., & Priyatna, C. C. (2023). Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia : a systematic literature review. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(2), 1091–1103.

Perspektif Pikiran Rakyat,. (2024). https://perspektif.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-4018870169/dinsos-dan-perkim-banten-dinilai-tertutup-publik-sulit-akses-informasi-krusial

Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12 (2), 62–75. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.291.

Sano, A. V. D. (2020). Beberapa Definisi Tentang Data, Informasi, dan Sistem Informasi Menurut Beberapa Ahli. Binus University. https://binus.ac.id/malang/2020/12/beberapa-definisi-tentang-data-informasi-dan-sistem-informasi-menurut-beberapa-ahli/

Sheren, O., Kapahang, E., Mingkid, D. E., Kalesaran, M. E. R., Sos, S., & Kom, M. I. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Sheren, O., Kapahang, E., Mingkid, D. E., Kalesaran, M. E. R., Sos, S., & Kom, M. I. (n.d.). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tengga.

Sjafari, A., & Yulianti, R. (2025). Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang Pendahuluan. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 1(11), 52–63.

Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. JANITRA : Jurnal Administrasi Pemerintahan, 2(2), 302–308.

Statistik, B. P., & Banten, P. (2024). Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju. Badan Pusat Statistik%0AProvinsi Banten%0A

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfa Beta.

Sumarto, H. S. . (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia.

Suryana, A. Y. (2024). Pengelolaan Informasi di era digital. Jurnal Lemhanas.

Suyanto, M. (2000). Teknologi Informasi Mengubah Strategi Bersaing. STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Takalawangen, M., Mantiri, M., Monintja, D., & Selatan, K. T. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa (Lesabe Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe). Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–13.

Torang, S. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Perubahan Organisasi). Alfa Beta.

United National Development Program. (1997). Undp 1997. UNDP Governance Policy Paper.