Diseminasi Informasi Publik: Pendukung dan Penghambat Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pasaman
DOI:
https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2702Keywords:
Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo, PPID, Diseminasi InformasiAbstract
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun, berdasarkan data dari Komisi Informasi (KI) Pusat RI memperlihatkan sebanyak 45% badan publik informatif dan sebanyak 55% badan publik masuk kategori menuju, cukup, kurang bahkan tidak informatif, termasuk salah satunya badan publik di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis diseminasi informasi publik oleh PPID Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan layanan Keterbukaan Informasi Publik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan informasi dilakukan dengan triangulasi data, sumber. Hasil penelitian menunjukkan diseminasi informasi yang dilakukan oleh PPID Utama Kab.Pasaman terbagi dalam tiga tahap: penerimaan, seleksi, dan retensi informasi. Faktor pendukung mencakup kolaborasi antar OPD dan pemahaman bersama terkait keterbukaan informasi. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi perubahan struktur organisasi, gangguan sistem, mutasi pegawai, serta belum tersedianya platform digital yang memadai. Dengan demikian, upaya diseminasi informasi masih menghadapi tantangan dan membutuhkan penguatan dalam sistem dan koordinasi lintas instansi agar dapat berjalan optimal.
References
Amri, U., Adianto, & As’ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 12201–12207.
Anwar, A. N. R., & Sujai, I. I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(November), 849–856. https://jurnal.unigal.ac.id/index.p hp/moderat/article/view/4550
Basid, A. (2015). Keterbukaan informasi badan publik dan penerapan pasal 13 undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah kabupaten gresik". Jurnal pro hukum, 4(1)
Febrina, E., Bustami, E., & Septiani, E. (2020). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh). Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(2), 809–820. https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/697/496
Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2015). Pendekatan sistem informasi terhadap organisasi menurut Karl Weick. Pandangan Pertama Teori Komunikasi (hlm. 278-288). McGraw-Hill.
Helmi, R. F. (2007). Government Website Usage by Officials Manager of Information and Documentation in Implementation of Public Information Disclosure Law for Realization of Good Governance (Case Study: Padang City Government And Padang Pariaman Local Government).
Helmi, R. F., Maani, K., & Frinaldi, A. (2020). Fenomenologi Pemahaman dan Makna KIP oleh PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. JESS (Journal of Education On Social Science), 4(1), 112-124. doi:10.24036/jess.v4i1.254.
Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2019). Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Dki Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 2(3), 83–96. https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.18
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. (2024). Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 04/KEP/KI-PSB/XII/2024 tentang Penetapan 137 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024.
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2024). Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024.
Kusumajanti, M. P. et al (2018). Diseminasi informasi publik oleh humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam meningkatkan public awareness (Studi kasus terkait larangan penggunaan pukat hela dan pukat trawl pada nelayan di Kepulauan Seribu). Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 7(3), November.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu hingga Massa. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Novita, I. (2019). Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Nupikso, D. (2017), Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1, Juni 2017: 43-60
Papa, M. J., Tom, D. J., & Barry, A. P. (2008). Organizing Communication in Organizations. Los Angeles: Sage Publications.
Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2022). Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.
Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2023). Peraturan Bupati Pasaman Nomor 74/130/Diskominfo-2023 perihal Permintaan Dokumen Informasi Publik.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99.
Setiaman, A., Sugiana, D., Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi. 1 (2), 196-205
Sugiyono (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, Dan R&D. Bandung, CV. Alfabeta.
Sutanta, E. (2003). Sistem Informasi Manajemen (I). Graha Ilmu.
Takariani, C. S. D. (2014). Pengelolaan Informasi Oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. Observasi, 12(1).
West, R. & Tunner, L. H. (2008). Pengantar Teori Komunikasi, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).
Yohana, Y. (2013). Komunikasi Organisasi: Perspektif dan Aplikasi. Bandung: Refika Aditama.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Willy Oktaviani, Rahmadhona Fitri Helmi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
