Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Muhammad Najib; R. M Mahendradi

doi:10.53697/iso.v6i1.3316

Authors

Muhammad Khoirul Najib Universitas Tidar
R. M Mahendradi Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316

Keywords:

Pengawasan Internal, Hukum Administrasi, APBD, Politik Lokal, APIP, Maladministrasi, Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengawasan internal sebagai instrumen hukum administrasi berperan dalam memastikan proses penyusunan APBD berjalan sesuai prinsip legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan proses tersebut masih dipengaruhi kepentingan politik, lemahnya kapasitas aparatur, serta tidak optimalnya peran APIP sebagai lembaga pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis hubungan antara struktur hukum, politik lokal, dan efektivitas pengawasan internal. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan internal sering terhambat oleh subordinasi struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta intervensi politik dalam penentuan prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan independensi APIP, peningkatan kualitas data perencanaan, serta reformasi mekanisme penyusunan APBD agar pengawasan internal dapat bekerja secara efektif dan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel. Implikasinya, penguatan tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan penyusunan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan selaras dengan prinsip hukum administrasi negara.

References

Aflah, M. N., Junaidi, M. & Arifin, Z. (2021). Kedudukan hukum aparatur pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal USM Law Review.

Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK). https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12847

Anthony, C. A. F., Gaol, W. & Purba, H. N. N. (2023). Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Fraud di Era Digital. Accounting Student Research Journal. https://ejournal.upnvj.ac.id/asrj/article/view/5332

Buele, I. (2020). Implementation model and supervision of participatory budgeting: An Ecuadorian approach applied to local rural governments. Cogent Social Sciences, 6(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1779507

Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3794

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. In Integritas: Jurnal Antikorupsi. scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/tissth4dybacveookxmgqakhlu/access/wayback/https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/817/156

Hanifah, R., & Utami, S. (2023). Evaluasi Implementasi SPIP Level Daerah dan Dampaknya pada Efektivitas Pengawasan Internal. Jurnal Audit dan Pengawasan.

Ju, Y. (2021). Discussion on the construction of Performance indicators of natural resources supervision project. China Mining Magazine, 30, 42–45. https://doi.org/10.12075/j.issn.1004-4051.2021.S1.033

Kamil, R., & Setiawan, D. (2024). Digitalisasi Pengawasan Anggaran untuk Mencegah Penyimpangan pada Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Publik.

Maharani, T., & Nugroho, B. (2020). Peran Inspektorat Daerah dalam Pencegahan Maladministrasi pada Siklus Anggaran Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Mahendradi, R. & Purwadi, A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Administrasi Publik Di Indonesia. Pengantar ilmu hukum dalam administrasi publik di Indonesia.

Moonti, R. M. (2019). Budget supervision and mechanism by an administrative village in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 3(2), 176–186. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.252.pp176-186

Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan. Jurnal Sosial Teknologi. http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/5

Putri, A. R., Ningrum, C. D. & Raihannisa, D. (2024). Identifikasi Penyebab Korupsi dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Economic Reviews. http://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/383

Rachman, F. (2022). Tantangan Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Governance.

Roesel, F. (2021). Fiscal supervision and party politics: Lessons from Austria and Germany. Local Public Finance an International Comparative Regulatory Perspective, 173–184. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67466-3_10

Sari, D. P., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Publik.

Susanti, L., & Darmawan, A. (2021). Intervensi Politik dalam Proses Penganggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Politik dan Kebijakan Daerah.

Yamin, M. (2018). The effect of employees competency, application of performance-based budgeting and functional supervision on the performance (LKD) SKPD. International Journal of Scientific and Technology Research, 7(8), 215–219. https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85059895528&origin=inward

Yusuf, M., & Pratama, W. (2022). Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan.