Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas

Muhammad Farid Surya; Aldri Frinaldi

doi:10.53697/iso.v4i1.1809

Authors

Muhammad Farid Surya Universitas Negeri Padang
Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1809

Keywords:

Policy Implication, Administrative Services, Illegal parking

Abstract

Parkir liar merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas atas adanya rambu dilarang parkir, dilarang berhenti dan dilarang menepi di bahu jalan. Dengan adanya penerapan kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ini memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pustaka serta studi interview, dokumentasi dan pengamatan non patisipan. Hasil studi adalah dapat diketahui bahwa kebijakan sanksi administratif terhadap parkir liar di Kota Padang belum baik. Berdasarkan data di lapangan, masih banyaknya pelaku parkir liar yang memakirkan kendaraan di tempat-tempat yang sudah terdapat rambu dilarang parkir, hal ini disebabkan karena tidak adanya lahan parkir resmi yang memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas. Namun, terdapat dampak positif dengan adanya kebijakan ini untuk masa mendatang, yaitu agar pemerintah berupaya membuat sistem parkir elektronik kedepannya. Dari hasil tersebut dapat dikatakan implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang belum cukup berpengaruh untuk mengoptimalkan kepatuhan pengguna lalu lintas di Kota Padang.

References

Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. Warta Dharmawangsa, 17(2),922–942.

Dwipayana, I. K. D. H., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar). Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 170–175.

Fernanda, M., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perilaku Inovatif Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2), 855-865.

Gibson, E., Futrell, R., Piantadosi, S. P., Dautriche, I., Mahowald, K., Bergen, L., & Levy, R. (2019). How efficiency shapes human language. Trends in cognitive sciences, 23(5), 389-407.

Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 73–86.

Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. Journal of JudicialReview,24(1),1.

Pamuji, K. (2011). Implikasi Kebijakan “Pendaerahan” Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).

Pundenswari, P., & Rizky, F. M. (2022). Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut. Jurnal Publik, 16(02), 104–110.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2021

Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(3), 424-435.

Zainudin Hasan1, Andora Febi Utami2, Y. M. (2023). Implikasi Yuridis Terhadap Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Terganggunya Akses Jalan Umum. Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(3), 123–131.

Aini, M. H. (2021). Mandatory coronavirus disease-19 (covid-19) vaccination in indonesia: Legal aspect. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 1–15.

Denver, M. (2018). CREDENTIALING DECISIONS AND CRIMINAL RECORDS: A NARRATIVE APPROACH*. Criminology, 56(4), 715–749. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12190

Garcia, L. C. (2018). The use of administrative sanctions to prevent environmental damage in impact assessment follow-ups. Journal of Environmental Management, 219, 46–55. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.112

Ingel, S. (2022). Strain & Gain: From Deprivation to Innovation within Restricted Housing Units. Deviant Behavior, 43(6), 709–727. https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1913453

Laidroo, L. (2024). Mandatory annual report filings of private companies – why late or missing? Baltic Journal of Management, 19(1), 123–144. https://doi.org/10.1108/BJM-11-2022-0431

Meyer, S. (2020). General and specific perceptions of procedural justice: Factors associated with perceptions of police and court responses to domestic and family violence. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 53(3), 333–351. https://doi.org/10.1177/0004865820935941

Mitani, H. (2019). Principal turnover under no child left behind accountability pressure. Teachers College Record, 121(2).

Mugellini, G. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 17(2). https://doi.org/10.1002/cl2.1173

Mustofa, R. (2024). Land tenure conflicts in forest areas: obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia. International Journal of Law and Management. https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0216

Nuraini, F. (2022). The Challenge of Local Revenue Enhancement through Boarding House Taxation Policy in Yogyakarta City. Jurnal Hukum Novelty, 13(1), 122–144. https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19741

Ostermann, M. (2024). Reframing the debate on legal financial obligations and crime: How accruing monetary sanctions impacts recidivism. Criminology, 62(2), 331–363. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12375

Sievert, M. (2023). Unpacking the effects of burdensome state actions on citizens’ policy perceptions. Public Administration. https://doi.org/10.1111/padm.12957