Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan

Syahdina Azahwa; Tiara Julianti Haryanto; Huwayda Rahmania; Nurdin

doi:10.53697/iso.v5i1.2681

Authors

Syahdina Diva Azahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Tiara Julianti Haryanto Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Huwayda Rahmania Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Nurdin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2681

Keywords:

Keterwakilan Perempuan, Cuti Melahirkan, Kesetaraan Gender, Reformasi Legislatif, Keterwakilan Subtantif

Abstract

Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.

References

Adriadi, R., Marlena, H., & Darmi, T. (2019). Analisis keterwakilan perempuan di DPRD Seluma (Studi implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 1(1), 63–75. https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4499

Andini, A. D. (2024). Pengaturan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Pada Pemilihan Umum Legislatif (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi)

Arawi, F. A. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 74-85.

Asy’ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya, 6(1), 9-19.

Aziz, D. S., Candra, A., & Wahyono, A. Analisis Pengaturan Upah Pekerja Perempuan Saat Cuti Melahirkan RUU KIA dalam Perspektif Feminist Legal Theory.

Buletin Parlementaria DPR RI. (2022). Lewat RUU KIA, DPR Inisiasi Cuti 40 Hari bagi Suami yang Istrinya Melahirkan. Retrieved from: https://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/buletin-parlementaria/b-1205-6-2022.pdf

Chandra, H, S, Y., Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (1). Pp 21- 34. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34

Cahyowirawan, A. M. D., Maulana, I., Denisnawa, F. A., & Ummah, A. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(1. D), 28-38.

Dharmanto, T. E., & Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 369-375.

Goyal, S., & Ravi, S. (2022). Political participation of women in contemporary India. Journal of Political Science, 45(2), 156–172. https://sociologyjournal.in/assets/archives/2022/vol4issue2/5012-320.pdf

Harirah, Z., & Fatkhurrohman, M. (2020). Representasi Politik Dalam Fenomena Konflik Goa Pindul Di Kabupaten Gunung Kidul. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 1-21.

Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso, K. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(2), 31-46.

Irwan, L. I. (2024). Perempuan dalam Parlemen: Kunci menuju kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 11(2), 753–763. https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17077

Karmanis, K. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Mimbar Administrasi, 19(1), 1-15.

Kompas. (2024). Pekerja dan Pengusaha Ragu Hak Cuti Maternitas 6 Bulan Terlaksana Optimal. Retrieved from: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/07/pekerja-dan-pengusaha-ragu-hak-cuti-maternitas-6-bulan-terlaksana-optimal

Kompas. (2024). RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan. Retrieved from: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/17365761/ruu-kia-disahkan-ibu-bekerja-berhak-cuti-melahirkan-sampai-6-bulan

LBH APIK. (2024). Selangkah Lebih Maju Perlindungan Hak Perempuan Melalui Pengesahan Undang - Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Retrieved from: https://lbhapik.org/tulisan-detail/83

Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma), 3(2), 133-143.

Marlena, H. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dprd Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 1(1), 63-75.

Hukum Online. (20240. Mengenal Cuti khusus dalam UU Ketenagakerjaan. Retrieved from:https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cuti-khusus-dalam-uu-ketenagakerjaan-lt66edb313e75c9/

Norris, P. (2020). The impact of electoral reform on women’s representation. Harvard University Press. Retrieved from https://www.pippanorris.com

Olivia, Y., & Nuraeni. (2024). Representasi perempuan di parlemen dan legislasi isu lingkungan hidup: Studi kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 1(1), 141–156. https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7835.141-156

Pradesa, I. A. (2024). Analisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(4), 71–83. https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2601

Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(1), 170-191.

Rnh, A. E., Hutahaean, M., & Tobing, A. L. (2025). Perempuan dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029. Journal of Laguna Geography, 4(1), 1-9.

Sinambela, S. M., Ningsih, P. W., Aridho, A., Lumbantobing, J. N. Y., Simbolon, N. A., Sinaga, R. S., ... & Ibrahim, M. (2024). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(1), 25-43.

Sudarsono, A. B. (2024). Politik Perempuan Perempuan Politik: perjalanan politik perempuan di Indonesia.

Triadi, I., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. Begawan Abioso, 15(1), 29-40.

Undang-Undang, R. P. (2012). Perempuan anggota DPR-RI dan proses pembuatan kebijakan publik: Rancangan perubahan undang-undang

Ummah, A., Ardiansyah, S. P., Ferdiansyah, F., & Aldira, F. (2023). Strategi Dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan di DPRD Provinsi Bali. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 5(2), 15-29.

Yandi, A., Putri, A. N. K., & Putri, Y. S. K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik (literature review). Jurnal Pendidikan Siber Nusantara, 1(1), 13-24.

Yulianto, A. (2020). Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang - Undang. Journal of Indonesian Law, 1(1), 1-34.