Kekuatan Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Christine Kansil; Meiliani

doi:10.53697/iso.v6i1.3171

Authors

Christine S. T. Kansil Universitas Tarumanagara
Meiliani Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3171

Keywords:

Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Akta Autentik, Kekuatan Pembuktian, Hukum Perusahaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai dokumen autentik dalam sistem hukum korporasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, formil, dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status badan hukum yang memisahkan hak dan kewajiban perusahaan dari para pendirinya. Dengan demikian, akta pendirian berperan tidak hanya sebagai dasar pembentukan badan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam aktivitas usaha.

References

Alkautsar, B. D., & Suwondo, D. (2022). Perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. 1 No. 1. Diakses dari https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26780. Jurnal Unissula

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Akta — Risalah lelang sebagai akta otentik. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-AktaOtentik.html

Easybiz. (2024, 26 September). Akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas: Apa perbedaannya? Diakses dari https://www.easybiz.id/akta-pendirian-dan-anggaran-dasar-perseroan-terbatas-apa-perbedaannya

Google Drive. Hukum perseroan. Diakses dari https://share.google/-zrpaV7EUCkPfyf3ur

Indriani, I. (2017). Perkembangan hukum: Perseroan terbatas dan praktik penggunaan nominee oleh investor asing. Diakses from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/-Proceedings/article/view/772/637 Open Journal

Kementerian Keuangan. (2025). Prolegal. Memahami arti pentingnya risalah lelang. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura/baca-artikel/17755/Memahami-Arti-Pentingnya-Risalah-Lelang.html

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Law Faculty UII. Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. Diakses dari https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Permatasari, P. (2020, Desember). Hukum perseroan terbatas dalam pasar modal. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, 4(2). Diakses from http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/208/175 Ejournal STIH Awang Long

Prolegal. (2025, 26 Juni). Pentingnya akta pendirian PT dalam proses pendirian suatu perusahaan. Diakses dari https://prolegal.id/pentingnya-akta-pendirian-pt-dalam-proses-pendirian-suatu-perusahaan/

Raffles, R. (2020, 7 Juli). Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 107-137. Diakses dari https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/122 ujh.unja.ac.id+1

Ramdani, A. (n.d.). Periode perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/periode-perkembangan-hukum-perusahaan-di-indonesia/ lawyer-ahdanramdani.com

Ramlan, R., Syaftiana, R., & Kartika, D. (n.d.). Hukum perseroan: Persekutuan modal (PT) di Indonesia.

Ramlan, R., Syaftiana, R., & Kartika, D. Hukum perseroan: Persekutuan modal (PT) di Indonesia.

Safitri, M. A. (2022, September). Analisis hukum perseroan terbatas perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2). Diakses from https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/-article/view/3364 Journal UPY

Situs Resmi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (n.d.). Akta Pendirian PT harus terdaftar di BNRI. Diakses from https://kadin.id/en/analisa/akta-pendirian-pt-harus-terdaftar-di-bnri/

Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 8 No. 1. Diakses dari https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/3326/2944. Jurnal Universitas Galuh

Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(1). Diakses from https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/3326 jurnal.unigal.ac.id+1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UNES Law Journal. Hukum perseroan di Indonesia. Diakses dari https://review-unes.com/law/article/view/563/321

Universitas Merdeka Madiun Repository. Buku ajar: Hukum perseroan. Diakses dari https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/buku%20Hukum%20Perseroan.pdf

Vistus, R., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2025). Analisis legalitas pendirian Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh badan usaha berupa usaha dagang (UD). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5(2), 3697–3710. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18770/12772

Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 5(1), 31-40. https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476