Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Menimbulkan Sertifikat Ganda

Erwin; Hambali Thalib; Sri Poernomo

doi:10.53697/iso.v5i2.3962

Authors

Erwin Universitas Muslim Indonesia Makassar
Hambali Thalib Universitas Muslim Indonesia Makassar
Sri Lestari Poernomo Universitas Muslim Indonesia Makassar

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3962

Keywords:

Efektivitas, Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Ganda, Kesadaran Hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui sejauh mana efektivitas peran BPN Kota Makassar dalam pendaftaran tanah yang menimbulkan sertifikat ganda; dan 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran BPN Kota Makassar dalam pendaftaran tanah yang menimbulkan sertifikat ganda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan data primer hasil wawancara dengan pegawai dan pejabat Kantor Pertanahan Kota Makassar serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPN Kota Makassar dalam pendaftaran tanah telah berjalan, terutama melalui penerapan sistem administrasi dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendeteksi tumpang tindih bidang tanah. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih ditemui kasus sertifikat ganda. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran BPN meliputi: faktor hukum (konsistensi dan harmonisasi regulasi pertanahan), faktor aparatur (jumlah, integritas, dan profesionalisme pegawai), faktor sarana dan prasarana (ketersediaan infrastruktur dan sistem digitalisasi data), faktor masyarakat (tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah), serta faktor budaya hukum (kepatuhan aparatur dan masyarakat terhadap prosedur administratif). Direkomendasikan agar BPN Kota Makassar meningkatkan efektivitas pendaftaran tanah dengan memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan, menyempurnakan sistem digitalisasi dan pemeliharaan data, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi hukum pertanahan secara berkelanjutan.

References

Adolf, J. (2017). Tugas dan fungsi pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak milik atas tanah karena jual beli untuk memberikan kepastian hukum di Kota Pangkal Pinang. Ejournal.

Aktiva, G. T. (2023). Penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda di Kelurahan Gajah Mungkur (Tesis). Universitas Darul Ulum Islamic Center.

Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis). Toko Gunung Agung.

Alqadri, D. (2023). Peran negara dalam memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah. Journal of Career Development, 1 (2).

Amini, S. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah: Perspektif teori kepastian hukum. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6 (3).

Bagus, I. G. (2016). Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah. Jurnal Magister Kenotariatan.

Chomzah, A. A. (2002). Seri hukum pertanahan I: Pemberian hak atas tanah negara dan seri hukum pertanahan II: Sertipikat dan permasalahannya. Prestasi Pustaka.

Darnus, A. B. B., Nawi, S., & Poernomo, S. L. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa. Journal of Lex Generalis (JLG), 3 (8), 1282–1293. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1004/1142

Effendi, B. (1993). Pendaftaran tanah di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Alumni.

Giovanni. (2017). Kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jurnal Lex Privatum, 4.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia (Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara). Bina Ilmu.

Handoko, W. (2014). Kebijakan hukum pertanahan. Thafa Media.

Handoko, W. (2014). Kebijakan hukum pertanahan: Sebuah refleksi keadilan hukum progresif. Thafa Media.

Haryati. (2007). Fungsi sertifikat hak atas tanah dalam menjamin kepastian hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1).

Ismail, I. (2011). Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah dalam proses peradilan. Jurnal Ilmu Hukum, 13 (1).

Manulang, E. F. M. (2016). Legisme, legalitas dan kepastian hukum. Frenada Media Group.

Mappangara, A. N., Nawi, S., & Zainuddin, Z. (2022). Efektivitas pendaftaran hak atas tanah guna terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Journal of Lex Generalis (JLG), 3 (9). https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1054/1193

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum. Liberti.

Minarti. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik mengenai sertifikat hak tanggungan (Skripsi). Universitas Putera Batam.

Mulyanto A. M, A. E. M., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2022). Efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan. Journal of Lex Generalis (JLG), 3 (4), 709–725. https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/830/885

Musmuliadi., & Djumardin. (2023). Analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4 (1).

Nawi, S., & Salle. (2021). Sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum. Kretakupa Print.

Perangin, E. (1987). Praktek jual beli tanah. Rajawali Pers.

Pondaag, H., & Revi. (2022). Kepastian hukum jual beli tanah hak milik tanpa melalui PPAT. Lex Privatum, 10.

Qamar, N., & Aswari, A. (2017). Metode penelitian hukum. Sign.

Radbruch, G. (2010). Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit. Dalam Shidarta, Putusan hakim: Antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam Reformasi peradilan dan tanggung jawab negara Komisi Yudisial.

Rahadjie, P. I., & Buana, A. P. (2022). Efektivitas hukum terhadap tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Barru. Journal of Lex Generalis (JLG), 3 (10), 1670–1685. http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1117/1268

Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.

Rato, D. (2001). Filsafat hukum mencari: Memahami dan memahami hukum. Laskbang Pressindo.

Rwa, M. (2017). Eksistensi tanah adat di Bali dan problematika hukum dalam pengembangan investasi. Jurnal Kertha Patrika, 39 (2).

Santoso, U. (2012). Hukum agraria kajian komprehensif. Kencana Prenada Media Grup.

Sasmita, A. A., & Khalid, H. (2022). Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pendaftaran hak milik atas tanah sebagai upaya mencegah terbitnya sertipikat ganda. Journal of Lex Generalis (JLG), 3 (5), 1139–1158. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/895/963

Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Raja Grafindo.

Sumarjono, M. S. W. (1982). Serangkum aneka hukum agraria. Andi Offset.

Supriadi. (2016). Hukum agraria: Pengertian dan lingkup hukum agraria. Sinar Grafika.

Susandra, H. (2022). Penyelesaian sertifikat ganda hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tesis). Universitas Islam Riau.

Sutedi, A. (2010). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya (Edisi 1, Cetakan keempat). Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2010). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.

Syahrani, R. (1999). Rangkuman intisari ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.

Wanda, H. D., & Utomo, H. I. W. (2018). Prinsip kehati-hatian pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan tanah yang belum bersertifikat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24. Universitas Islam Indonesia.

Widodo, A. (2018). Proses penyelesaian sengketa pemecahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh dua orang (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.