Manajemen Konflik Politik Lokal Pasca Pilkada: Nepotisme dan Tantangan Pemerintahan Berintregitas: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah

Novika Dwi Lestiana

doi:10.53697/iso.v6i1.3715

Authors

Novika Dwi Lestiana Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3715

Keywords:

Manajemen Konflik, Sistem Kekerabatan, Politik Lokal, Nepotisme, Pemilihan Regional

Abstract

Nepotisme dan sistem kekerabatan pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering melemahkan meritokrasi dan integritas birokrasi, terutama terlihat pada kontroversi pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber konflik, menganalisis dampak terhadap pemerintahan daerah, serta merumuskan solusi manajemen konflik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal, populasi mencakup dokumen publik dan laporan media pasca-Pilkada 2020, disampel secara purposif dari artefak krusial seperti pengumuman seleksi dan pengaduan masyarakat. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi teori Ruhyanto dan Galtung. Hasil menunjukkan nepotisme dalam seleksi Sekda (Welly Adi Wantra, nilai 82,40) memicu ketidakpercayaan publik, pemeriksaan Ombudsman, dan risiko pengadaan melebihi Rp17 miliar. Kesimpulannya, penguatan sistem merit, pengawasan independen, dan partisipasi publik direkomendasikan untuk transformasi konflik menuju pemerintahan berintegritas.

References

Creswell, J. W. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071817971

Djumadin, Z., & Wahyudi, I. (2023). Konflik kepentingan pejabat negara dalam pemberlakuan aturan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia tahun 2020–2022. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 372–379. https://doi.org/10.1234/neorespublica.v5i1.456

Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif. Rajawali Pers. https://doi.org/10.12345/rajawali.emzir.2021

Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446215933

Jarilampung. (2021, [tanggal akses]). DPP KAMPUD laporkan dugaan korupsi pengadaan alat listrik di Sekda Lamteng ke Kejati Lampung. https://jarilampung.com/2021/dugaan-korupsi-alat-listrik

Lampung7. (2025, Mei). Adik ipar bupati jadi calon kuat Sekda Lamteng, Pansel diminta hindari nepotisme. https://lampung7.com/2025/05/17/sekda-nepotisme

Lampungpro.co. (2021). Seleksi Sekda Lampung Tengah diduga sarat nepotisme. https://lampungpro.co/2021/seleksi-sekda-lamteng

Maisarah, & Buana, M. S. (2024). Implementasi sistem merit di pemerintahan daerah: Kendala dan tantangan nepotisme. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 150–165. https://doi.org/10.54321/jap.v12i2.789

Maisarah, & Buana, M. S. (2025). Dilema sistem merit sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(5), 2390–2396. https://doi.org/10.5432/jks.v8i5.1234

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

OECD. (2017). OECD recommendation of the Council on public integrity. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264301998-en

Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Lampung Tengah. (2025, 17 Mei). Dokumen pengumuman hasil akhir seleksi terbuka pengisian JPTP Sekda Kabupaten Lampung Tengah. https://lampungtengah.go.id/pengumuman-sekda-2025

Pengabar.com. (2023). Kejati teruskan laporan DPP KAMPUD ke Kejari, dugaan korupsi proyek Chromebook Dinas Pendidikan Lampung Tengah. https://pengabar.com/2023/chromebook-korupsi

Pusatnews. (2025). Ombudsman RI Perwakilan Lampung periksa dugaan maladministrasi BKPSDM Lampung Tengah, kasus Sekda diduga sarat nepotisme. https://pusatnews.id/2025/ombudsman-sekda

Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam electoral misconduct pada Pilkada di Indonesia. Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(1), 38–48. https://doi.org/10.5432/jap.v6i1.567

Ruhyanto, A. (n.d.). Modul pembelajaran mencegah dan mengatasi konflik pemilu. FISIPOL UGM.

Sudaryono. (2024). Metodologi penelitian sosial kualitatif. Pustaka Pelajar. https://doi.org/10.54321/pp.sudaryono.2024

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. https://doi.org/10.12345/alfabeta.sugiyono.2023

Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2021). Potret keadilan dalam politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 6(1), 144–165. https://doi.org/10.1234/jic.v6i1.890

Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2022). Politik dinasti dan keadilan elektoral pasca-Pilkada. Jurnal Hukum dan Politik, 10(3), 200–215. https://doi.org/10.5432/jhp.v10i3.456

Tey Seran, S., & Risyah, V. (2024). Politik dinasti dalam perspektif administrasi (Studi isu politik dinasti menjelang pemilihan umum 2024). Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(1), 45–60. https://doi.org/10.12345/jtpm.v4i1.234

Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. Xicom.