Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang

Authors

  • Lidya Rahmawati Amsah Universitas Negeri Padang
  • Hasbullah Malau Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1836

Keywords:

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya peraturan pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dapat terlaksana dengan baik dan seharusnya. Pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum membutuhkan pertanggung jawaban dalam aspek Administrasi, aspek Legal/Hukum, Aspek keterlibatan politik dan Aspek profesional kerja. Sedangkan, Transparansi dilihat dari 3 Aspek yaitu informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan

References

Agel, S. U., Ngiu, Z., Yunus, R., & Adhani, Y. (2021). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Masalah Kenakalan Remaja Di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Bokat Kacamatan Bokat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. JAMBURA Journal Civic Education, 1(2), 67-76.

Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum, 3(2), 10.

Anderson, James E. 1994. Public Policy Making An Introduction Second Edition. Boston: Houghton Mifflin Company

Anggraini, D. S. (2019). Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 6(2), 33-52

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga. Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas

Bramastia, B., Totalia, S. A., & Swastike, W. (2022). Analisis Kebijakan Penelitian Uns Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 4(6), 8106-8115.

Charles O. Jones.1996. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: AnIntroduction to The Study of Public Policy. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.

Chief J.O. Udoji, (1981) The African Public Servant as a Public Policy in Africa, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.

Darlis, Ahmad, et al. "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)." Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2.3 (2023): 585-597.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC:Congressional Quarterly Press.

Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34.

Indonesia, Jakarta. Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan. PT Gramedia Widiasarana

Nugroho, Riant. 2008.Public Polic . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Ratnasari, Eny, Agus Rahmat, and FX Ari Agung Prastowo. "Peran humas perguruan tinggi negeri badan hukum dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi." PRofesi Humas 3.1 (2018): 21-38.

Rohida, L. (2019). Implementasi Jabatan Fungsional Pada Manajemen SDM Serta Dampaknya Pada Komitmen Organisasi (Studi Empirik di PTNBH). Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 13(1 Juni), 37-45.

Saputra, Khanan. "Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan." Journal on Education 5.4 (2023): 11943-11950.

SETYORINI, Dhyah; MUSTIKAWATI, Rr Indah; WALUYO, Indarto. Kesiapan Pengelolaan Aset UNY Dalam Rangka Optimalisasi Income Generating Untuk Mendukung PTNBH UNY. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 2022, 20.2: 198-208.

Suharto Edi, 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung. Suharto Edi. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Mustopadidjaja, A. R. 2000. Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan. LAN, Jakarta.

SUMARNI, Nurni; MUCHSIN, Slamet; SEKARSARI, Retno Wulan. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik di kantor kelurahan dinoyo kota malang. Respon Publik, 2019, 13.6: 46-51.

Tachjan. 2016. Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung.

Wirawan, 2012, EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi, Jakarta: Rajawali Pers.

Yanuar, D., Putra, F. H. P., Kresna, H. G., & Taqie, N. (2024). Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke masa Melalui Tinjauan Historis. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 49-52.

YULIANTO, Yulianto; EFENDI, Nur. Implementation Of Tracer Study At PTNBH In Indonesia. Journal Transnational Universal Studies, 2023, 1.4: 161-173.

Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018). Strategi komunikasi publik dalam membangun Pemahaman mahasiswa terhadap penerapan PTNBH. Profetik: Jurnal Komunikasi, 11(2), 74-84.

Downloads

Published

2024-08-26

How to Cite

Lidya Rahmawati Amsah, & Hasbullah Malau. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 9. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1836

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.