Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah

Aulia Rasel Widodo; Nida Salma Aden; Khalil Albany Prayitno; Kayla Aqila Zahwa; Muhammad Prakoso Aji

doi:10.53697/iso.v6i1.4063

Authors

Aulia Rasel Widodo Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Nida Salma Aden Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Khalil Albany Prayitno Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kayla Aqila Zahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Muhammad Prakoso Aji Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4063

Keywords:

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Birokrasi, Akuntabilitas Publik, Sampah Laut, Laut Sebasah

Abstract

Masalah sampah laut merupakan krisis lingkungan global yang kian mendesak, di mana Indonesia menempati posisi sebagai kontributor signifikan akibat tingginya kebocoran limbah dari daratan ke wilayah pesisir. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa mayoritas sampah laut bersumber dari aktivitas darat yang minim pengelolaan, sehingga memicu dampak destruktif terhadap ekosistem, seperti rusaknya terumbu karang, degradasi mangrove, dan ancaman kematian biota laut. Menanggapi realitas ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai instrumen strategis untuk menanggulangi pencemaran secara komprehensif dari sektor hulu hingga hilir. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan judul "Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah". Fokus penelitian tertuju pada peran KKP dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dari level pusat hingga daerah, serta mengukur efektivitas mekanisme akuntabilitas publik yang dijalankan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan peninjauan dokumen resmi mengenai kebijakan terkait. Berdasarkan analisis model administrasi rasional Max Weber, KKP terbukti telah membentuk struktur birokrasi yang hierarkis dan terorganisir, ditandai dengan spesialisasi tugas serta koordinasi rantai komando yang mapan. Sementara itu, ditinjau dari teori New Public Service (NPS), KKP berhasil mewujudkan akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam model ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan sampah laut. Secara garis besar, pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan program Sebasah sangat bergantung pada perpaduan antara regulasi fungsional dan pola kemitraan inklusif. Sinergi antara otoritas pemerintah dan keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia demi masa depan yang jauh lebih sehat dan lestari nantinya.

References

Addawiyah, A., Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 27–35.

Apriliano, R., Tauhid, C. J. P., & Prayoga, A. (2025). Implementasi care governance dalam administrasi publik: Studi eksploratif peran aktor non-manusia pada kebijakan lingkungan daerah. Progres: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(3). https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/2385

Cahyati, S. P., Naf’an, S. M., Savana, N. I., & Noviarin, Y. (2020). Rencana aksi nasional memerangi sampah laut sebagai bentuk implementasi SDGs 14: Kehidupan di bawah laut. Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(2), 96–106.

Davis, C. R. (1996). The administrative rational model and public organization theory. Administration & Society, 28(1), 39–60.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The new public service. M.E. Sharpe.

Fikry, I., Putra, R. S. F. J., Nindyapuspa, A., Auliya, P. K., Abdillah, H. N., & Wuryaningrum, N. D. (2024). Penanganan sampah laut di Indonesia: A review. Jurnal Teknologi Maritim, 7(2), 77–87.

Harding, S. (2016). Marine debris: Understanding, preventing and mitigating the significant adverse impacts on marine and coastal biodiversity. CBD Technical Series. https://doi.org/10.1080/14888386.2007.9712830

Jambeck, J. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 343(6223), 1655–1734. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415386.010

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 6 Agustus). KKP canangkan program laut sehat bebas sampah (sebasah) untuk jaga ekosistem laut dari sampah. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-canangkan-program-laut-sehat-bebas-sampah-sebasah-untuk-jaga-ekosistem-laut-dari-sampah-gpoY.html

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 2 September). Laut sebasah upaya nyata menyelamatkan laut Indonesia. https://kkp.go.id/news/news-detail/laut-sebasah-upaya-nyata-menyelamatkan-laut-indonesia-nR3R.html

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025, 24 Juni). Ribuan ASN KKP ikut program SAKIP terapkan budaya kerja akuntabel. https://www.kkp.go.id/news/news-detail/ribuan-asn-kkp-ikut-program-sakip-terapkan-budaya-kerja-akuntabel-gpPr.html

Larasati, E. (2005). Akuntablitas dalam New Public Service paradigm di Indonesia (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). ePrints Undip. http://eprints.undip.ac.id/41091/

Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2025). Governance networks in the public sector (2nd ed.). Routledge.

Kusumawati, I., Setyowati, M., & Salena, I. Y. (2018). Identifikasi komposisi sampah laut di pesisir Aceh Barat. Jurnal Perikanan Tropis, 5(1), 59–69.

Meijer, L. J., Van Emmerik, T., Van Der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. Science Advances, 7(18), Artikel eaaz580. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik. CV. Bildung Nusantara.

Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Jurnal Perspektif, 11(3), 1033–1042.

Prihatini, Z., & Jatmiko, B. P. (2025, 30 Desember). KKP: 20 juta ton sampah masuk ke laut. Kompas. https://lestari.kompas.com/read/2025/12/30/183000686/kkp--20-juta-ton-sampah-masuk-ke-laut-sumber-utamanya-dari-pesisir

Purwanto, H. E. (2025, 22 Januari). Salah Komunikasi di Balik Polemik Pagar Laut Tangerang. Republika. https://analisis.republika.co.id/berita/sqgwp9393/salah-omunikasi-di-balik-polemik-pagar-laut-tangerang

Rakotoarisoa, M. F., Kurniasih, H., & Ranaivo, M. M. R. (2025). Advancing regional cooperation to combat marine debris and enhance livelihoods in Indonesia: Translating global agendas into local action. Marine Pollution Bulletin, 224, Artikel 119097. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.119097

Ramadhan, M. F., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis penanggulangan pencemaran laut melalui kebijakan ASEAN framework of action on marine debris. Jurnal Analisis Sosial Politik, 7(2). https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/119

Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. UMSIDA Press.

Simon, H. A. (1946). The proverbs of administration. Public Administration Review, 6, 53–67.

Small, C., & Nicholls, R. J. (2003). A global analysis of human settlement in coastal zones. Journal Coastal Research, 584–599.

Sudirman, A., dkk. (2023). The impact of weak marine debris governance on the increased environmental insecurity in Southeast Asia. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 14(1), 141-159. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/51595

Tempo. (2025, 29 Agustus). KKP perkuat gerakan laut sebasah dengan bersih pantai di Padang. https://www.tempo.co/info-tempo/kkp-perkuat-gerakan-laut-sebasah-dengan-bersih-pantai-di-padang-2064517

Topçu, E. N., Tonay, A. M., Dede, A., Öztürk, A. A., & Öztürk, B. (2013). Origin and abundance of marine litter along sandy beaches of the Turkish Western Black Sea Coast. Marine Environmental Research, 85, 21–28.

Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam manajemen penanganan sampah di Kota Ambon. Jurnal Ilmiah Global Education, 5(2), 1704-1717. https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige/article/view/2690

Walahe, D., Kau, F. R., Hadi, A., Ahmad, H., Andara, I., Siama, W., Yobee, A., & Darise, D. (2026). Analisis teori birokrasi Max Weber dalam konteks administrasi publik modern. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 3(1), 417–423.

Wicaksono, I., & Aji, M. P. (2025). Weber’s ideal bureaucracy implementation in the Secretariat Bureau of Headship at the Secretariat General of the Regional Representative Council. Administration: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.23960/administratio.v16i1.483

Zulfahmi, I. (2023). Sampah laut dari aktivitas penangkapan ikan: Komposisi, dampak, dan penanganannya. Dalam Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan (hlm. 595–636). BRIN.